Demokrasi : Sebuah Jalan yang Penuh Rintangan
Pengertian
Demokrasi
Menurut KBBI :
Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut
serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintah rakyat.
Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak
dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Menurut
Abraham Lincoln :
“Demokrasi adalah The Government of the People by The People
and for The People. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam satu sistem pemerintahan”.
Menurut Hans Kelsen :
“Demokrasi merupakan pelaksanaan kekuasaan negara dimana
rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka
akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut”.
Menurut Yusuf Al Qordhawi :
“Warga masyarakat dapat menunjuk seseorang untuk mengurus
maupun mengatur segala urusan mereka melalui suatu wadah yang dinamakan
Demokrasi”.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti:
- Pemimpin Bukanlah orang yang dibenci oleh masyarakat;
- Peraturan-peraturan yang berlaku bukanlah merupakan peraturan yang tidak dikehendaki;
- Masyarakat berhak meminta pertanggung jawaban kepada pemimpin apabila terjadi suatu permasalahan;
- Masyarakat juga memiliki hak untuk memberhentikan atau menurunkan pemimpinnya apabila terbukti melakukan penyelewengan;
- Masyarakat tidak boleh dibawa dalam suatu sistem pemerintahan yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik.
Historis Demokrasi
Kata demokrasi (democracy) sendiri
sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis Pertengahan dan
Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang
dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke
VI SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung
(direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusankeputusan politik
dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.
Kata ini berasal dari bahasa
Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat" , yang terbentuk
dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan"
atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik
negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim (lawan
kata) dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit" yang pada
saat itu menuai banyak kontribusi dengan kekuasaan sentralis-nya.
Jenis Demokrasi
Ada beberapa
jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara
seluruh rakyat menjalankan keinginannya.
- Demokrasi Langsung
Yaitu proses
demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk
merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang. Demokrasi ini membutuhkan
partisipasi luas warga dalam politik. Demokrasi langsung adalah ketika warga
negara dapat menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan, perantara
atau majelis parlemen. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau
kebijakan tertentu, peraturan tersebut ditentukan oleh rakyat. Mereka
memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negara mereka sendiri.
- Demokrasi Tidak Langsung
Di kebanyakan
negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan
berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui
perwakilan, ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan
muncul dari ideide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa,
Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Prancis.
Demokrasi dalam UUD NRI 1945
Tidak ada
penyebutan kata “Demokrasi” secara eksplisit (tersurat), akan tetapi
nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang butuh UUD NRI 1945. Nilai-nilai
demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945
yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
berdasarkan Undang- Undang Dasar. Selain itu nilai-nilai demokrasi juga dapat
dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 yang
berdasarkan “luber jurdil” serta pemilihan kepala daerah secara demokratis.
Implementasi demokrasi Pancasila diatur dalam:
- Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang”;
- Pasal 28E Ayat 3 NRI 1945, berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat“ , dipertegas dengan adanya;
- Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini berarti setiap warganegara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat melalui demonstrasi, sedangkan dalam pelaksanaannya negara memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan dan pengamanan secara hukum dengan kehadiran Kepolisian/Brimob.”
Negara
demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah
prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,
yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara
yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu
sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol
berdasarkan prinsip checks and balance.
Pokok-Pokok Demokrasi di
Indonesia
- Mengedepankan musyawarah mufakat;
- Mengedepankan kepentingan umum;
- Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat;
- Penyaluran aspirasi rakyat melalui Lembaga perwakilan rakyat;
- Berdasarkan Hukum;
- Pemerintah berdasarkan konstitusi;
- Kepala negara, atas nama rakyat (legitimasi rakyat);
- Mengakui hak dan kewajiban (hak asasi);
- Memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara;
- Menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan.
Dinamika Demokrasi di Indonesia
Sebuah desain
besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Namun
masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis
yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas
kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yang mengarahkan ke anarki. Perbedaan
pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak
berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan kemarahan karena
kelelahan dalam suatu proses demokratis, misalnya pemilu sering kali juga
ditumpahkan dalam bentuk kekerasan.
Demokrasi
berhasil diraih, kebebasan diperoleh, hak asasi manusia berhasil diratifikasi.
Namun, dua puluh satu tahun sesudah apa yang disebut Reformasi, segala semangat
gembira sudah menguap. Di satu sisi, Reformasi berhasil mewujudkan demokrasi
serta meratifikasi hakhak asasi manusia ke dalam undang-undang, dan menciptakan
iklim kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, sebagian besar agenda
Reformasi ‘gagal total’. Reformasi telah mencapai jalan buntu. Kita seolah
diseret dalam peta politik Orde Baru di mana pers dibungkam, korupsi
merajalela, oligarki membajak demokrasi, pelanggaran dan kejahatan HAM terus
terjadi, pemerkosaan terhadap hukum, ketimpangan agraria, kesenjangan ekonomi
yang kian menganga lebar, kriminalisasi KPK, dan berbagai krisis lainnya
mencuat.
Pada titik ini, politik pasca reformasi tidak lagi menjadi instrumen kesucian untuk mengabdi pada kesejahteraan umum. Merujuk pada pemikiran Featherstone, dunia perpolitikan kita pasca Reformasi menjadi dunia seolah- olah (virtual reality). Negara disebut demokratis, tetapi nepotisme bertumbuh subur. Fokus pada divestasi, namun kebanyakan memperkaya kantong pribadi. Target negara adalah pemberantasan korupsi namun selalu ada jalan untuk berkonspirasi dengan koruptor.
Empat Pilar Demokrasi
Terdapat empat
pilar yang menjadi penopang demokrasi di Indonesia. Keempatnya harus saling
menopang. Bila satu pilarnya cacat, maka akan berdampak terhadap kinerja pilar
lainnya. Empat pilar tersebut adalah Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif,
Lembaga Yudikatif, dan Kebebasan Pers.
1. Lembaga Eksekutif
Menurut Pakar
Politik Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, lembaga
eksekutif adalah badan yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
untuk menjalankan pemerintahan. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang terlah ditetapkan badan legislatif, serta menyelenggarakan undang-undang
yang dibuat oleh badan legislatif. Contoh lembaga atau badan eksekutif adalah Presiden
(dibantu Kementerian) dan Kepala Daerah. Di Indonesia, mereka dipilih melalui
mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan Presiden (Pilpres) untuk pemilihan Presiden
dan Wakilnya, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk pemilihan Kepala Daerah.
2. Lembaga Legislatif
Merupakan
lembaga yang membuat undang-undang. Anggotanya dianggap mewakili rakyat sesuai
dengan daerah pemilihan (Dapil) sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 5 Tahun 2013. Contoh lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Majelis Permusyaratan
Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggotanya dipilih melalui Pemilihan
umum yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg).
3. Lembaga Yudikatif
Adalah lembaga
yang melakukan fungsi peradilan, pengawasan, nasihat, dan memantau jalannya
roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuan. Lembaga yudikatif
mencakup Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial
(KY). Berbeda dengan eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum,
pejabat yudikatif dipilih pejabat tertentu dengan mekanisme yang berbeda untuk
setiap badannya.
4. Pers
Tidak seperti
tiga lembaga di atas yang memiliki posisi politik formal, pers berada di luar
sistem namun memiliki posisi strategis. Kebebasan pers di Indonesia diatur
dalam UUD NRI 1945. Pada negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan menyampaikan
pendapat. Oleh karenanya, kebebasan pers telah menjadi tolok ukur kualitas
demokrasi di suatu negara. Selain itu, kebebasan pers juga mencegah potensi
oknum negara untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Pers harus tetap kritis
dan bersuara bersama terhadap isu-isu terkait kepentingan. Misal, melawan korupsi
yang disuarakan oleh pers, maka itu sama halnya dengan menyuarakan untuk
melawan kemiskinan, hak asasi manusia, mengkritik bobroknya birokrasi. Sehingga
dilihat secara komparatif per situ merupakan pilar demokrasi yang keempat dan
masih relatif-objektif dalam menyikapi fenomena.
Jika tidak ada pers, penyelewengan
yang dilakukan oknum pejabat publik atau oknum politisi akan terus
tersembunyikan. Pers harus tetap mempertahankan jati dirinya. Bekerja
berpedoman pada Kode Etik dan sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999. Karena, jati
diri pers terletak pada fungsinya memberikan pendidikan, informasi, dan hiburan
yang objektif, sesuai fakta dan bukan hoaks. Pers, harus tetap berpedoman pada
substansi pemberitaan bukan hanya tergantung pada trending topik di media
sosial.
Bagaimana Publik Terlibat
dalam Menjaga Pilar Demokrasi
Masyarakat dapat berkontribusi
dalam menjaga pilar-pilar demokrasi. Caranya adalah dengan tidak apatis
terhadap politik dan bekerja sama dengan organisasi sosial untuk saling
mengawasi keempat pilar tersebut. Dengan
tidak apatis terhadap politik dan berkolaborasi melalui organisasi-organisasi
sosial maka pengawasan terhadap bekerjanya pilar-pilar demokrasi tersebut akan
lebih masif demi mengawal proses demokrasi.